Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

LANYALLA IMBAU BURUH JATIM MANFAATKAN POSKO PEMPROV APABILA TIDAK
DAPAT THR
SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau para buruh dan pekerja
di Jawa Timur (Jatim) memanfaatkan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang
dibentuk Pemerintah Provinsi Jatim.

"Posko pengaduan THR yang diluncurkan Pemprov Jatim dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya
oleh para buruh dan pekerja ataupun karyawan apabila THR terkendala," kata LaNyalla di sela
reses di Surabaya, Jatim, Sabtu (24/4).

Dia menjelaskan Posko Pengaduan THR yang dibuat pemprov tersebar di 38 kabupaten/kota, 16
balai latihan kerja (BLK), dan kantor Dinas Tenaga Kerja Jatim.

"Segera mengadu ke posko-posko tersebut apabila ada masalah untuk mendapatkan THR,"
ungkap senator asal Jatim itu.

Mantan ketua umum PSSI ini juga memuji Pemprov Jatim yang berinisiasi membentuk Posko
Pengaduan THR. Menurutnya, posko tersebut merupakan komitmen Pemprov Jatim untuk
membantu buruh maupun pekerja yang kesulitan dalam hal pencairan THR.

"Pelayanan publik ini tentunya merupakan inovasi layanan yang diberikan pemerintah provinsi
agar bisa segera merespons masalah-masalah yang terjadi menjelang hari raya Idul Fitri yang
dialami buruh, pekerja atau karyawan," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengakui permasalahan THR jelang hari raya
memang sangat sensitif, apalagi di masa pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia menegaskan, langkah Pemprov Jatim patut diancungi jempol. "Apresiasi
kami sampaikan kepada pemerintah Jatim yang merespons cepat masalah yang krusial seperti
THR. Ini perlu juga dicontoh oleh daerah lain," katanya.

LaNyalla pun memastikan akan terus mengawal hingga pelaksanaan pembayaran THR
diselesaikan oleh pihak perusahaan kepada para buruh dan karyawan. Alumnus Universitas
Brawijaya tersebut mengingatkan, THR harus diberikan karena merupakan kewajiban
perusahaan memenuhi kesejahteraan para pekerjanya.

"Pemerintah sudah mewajibkan pembayaran THR tahun 2021 harus diberikan paling lambat 7
hari sebelum Idulfitri. Perusahaan harus memenuhinya dan saya siap mengawal agar para
pengusaha membayar kewajibannya," kata dia.

Pengusaha yang merintis usaha dari bawah itu mengingatkan bahwa kewajiban perusahaan
membayar THR ini sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

LaNyalla juga mengatakan, aturan THR juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Jadi, jangan main-main karena sudah merupakan aturan rigid yang telah dibahas bersama,
termasuk dengan pengusaha dan serikat buruh serta pekerja," pungkas LaNyalla.

305