Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

"Sudah ada yang melapor bahwa tahun lalu tidak terbayarkan, baru satu perusahaan," ujarnya
di Makassar, Sabtu.
Maka, pihak pengawas Disnakertrans langsung dikerahkan untuk menindaklanjuti laporan,
kemudian mempersiapkan tindakan pertama berupa surat teguran jika perusahaan ini belum
bisa membayarkan THR para karyawannya tanpa alasan yang jelas.

"Kita sudah turunkan pengawas, cari tahu kenapa tidak dibayarkan. Jika hasil evalusi sudah
dilakukan maka akan dilayangkan surat teguran kepada perusahaan," tambah Darmawan.

Menurut Darmawan, setiap perusahaan telah diberikan keringanan untuk mencicil pembayaran
THR hingga Desember akibat pandemi COVID-19 yang ikut berdampak pada ekonomi.

"Jika ketidakmampuan bayar THR akibat COVID-19, maka ini harus dibicarakan dengan
pegawainya, jika tidak bisa akan dilakukan tindakan," tambah dia.
Darmawan menyebut ada batas waktu pada masing-masing tindakan. Misalnya jika tindakan
pertama tidak diindahkan pihak perusahaan, maka berjarak satu pekan akan kembali dilakukan
tindakan kedua berupa penutupan cabang, lalu pada tingkat ke tiga dilakukan pembekuan kantor
utama oleh izin yang dikeluarkan PTSP Sulsel.

Pada 2020, Disnakertrans telah menerima laporan terkait 10 perusahaan yang tidak bisa
membayar THR para karyawannya secara tepat waktu akibat pandemi COVID-19. Sehingga
diberi waktu hingga 31 Desember 2020 untuk dibayarkan meski dengan cara dicicil.
Hanya saja, lanjut Darmawan, berdasarkan perkembangan yang ada, tidak ada laporan terkait
hal tersebut sehingga dinilai THR itu telah dibayarkan pihak perusahaan ke karyawannya.

Namun demikian, pihaknya akan tetap kembali melakukan pengawasan kepada 10 perusahaan
terlapor di 2020 terkait kewajiban pemberian THR bagi para karyawannya.

"Sampai jatuh tempo H-7, maka kami keluarkan tindakan pertama. Mereka harus memenuhi
kewajibannya jika tidak, mereka harus tunjukkan ketidakmampuannya, menunjukkan
pembukuan," ujarnya.

313