Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 388
POSKO PENGADUAN THR JATIM RESMI DIBUKA
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) dan DPW Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Jatim meluncurkan Posko
Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), Jumat (23/4/2021).
Posko THR Jatim ini akan mulai menerima pengaduan dari pekerja maupun buruh berbagai
perusahaan di Jawa Timur yang hak-haknya berkaitan THR dilanggar oleh perusahaan sampai
23 April atau H-5 Lebaran Idulfitri 1442 Hijriah.
Habibus Shalihin Ketua Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Surabaya mengatakan, perusahaan
dinyatakan melakukan pelanggaran THR bila sampai H-7 lebaran tidak memberikan hak THR
kepada karyawannya.
"Kalau sampai H-7 tidak dapat THR itu sudah melanggar. Ini menjadi perhatian Tim Posko THR
Jatim. Posko ini kami buka sampai H-5 Idulfitri. Pada hari itu kami akan sampaikan temuan-
temuan kami," ujarnya dalam peluncuran posko secara daring.
Selama 2020 lalu, di masa Pandemi Covid-19, jumlah pelapor yang masuk ke Posko THR 2020
mencapai 3.140 orang pekerja atau buruh. Rata-rata merupakan pekerja di perusahaan yang
bergerak di sektor pariwisata, perhotelan, dan UMKM.
"Seperti kita ketahui, pelanggaran (pembayaran THR) ini terus berulang. Salah satu
penyebabnya, karena lemahnya ketegasan dan pengawasan. Regulasi sudah ada tinggal
keseriusan pemerintah. Dalam hal ini Disnaker," ujarnya.
Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor M/6/HK.04/IV/2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Kali ini pengusaha tidak bisa mencicil pembayaran.
Nurudin Hidayat Wakil Ketua DPW FSPMI Jatim yang menegaskan itu. Tidak ada lagi klausul
bahwa pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19 boleh mencicil pembayaran THR bagi
buruh/karyawannya.
"Dengan adanya SE yang dikeluarkan oleh Menaker pada 12 April itu menyatakan, pelaksanaan
pemberian THR bagi buruh/karyawan tidak boleh dicicil kayak 2020," ujarnya dalam kesempatan
yang sama.
Dia tegaskan, dalam SE itu sudah dijelaskan, bagi perusahaan tidak mampu, perusahaan harus
berkomunikasi dengan pekerja disertai bukti laporan yang menyatakan bahwa perusahaan
memang merugi.
Dia menyayangkan, pelanggaran THR ini terus berulang dari tahun ke tahun dan seperti sudah
menjadi tradisi. Seperti halnya yang disampaikan Habibus Salihin, kendalanya lemahnya
penegakan hukum.
"Dulu pengawas selalu beralasan, tidak ada landasan hukum yang menaungi mereka untuk
memberi sanksi kepada perusahaan yang nakal. Sekarang sudah ada regulasi soal tata cara
pemberian sanksi ini sampai pembekuan badan usaha," ujarnya.
Nurudin berharap, Posko Pengaduan THR LBH Surabaya tetap akan mengawal pelanggaran-
pelanggaran perusahaan ini bahkan setelah Lebaran berakhir. Dia berharap, Posko terus
menekan perusahaan sampai perusahaan membayarkan kewajibannya.
Adapun tata cara pengaduan pelanggaran THR oleh perusahaan ini bisa dilakukan dengan
datang langsung ke Kantor LBH Surabaya di Jalan Kidal Nomor 6 Surabaya pada jam kerja dari
hari Senin-Jumat mulai Pukul 09.00-14.00 WIB.
387
