Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020

Title DARURAT CORONA, PEMERINTAH DIMINTA HENTIKAN GELOMBANG PHK
Media Name sindonews.com
Pub. Date 04 Mei 2020
https://nasional.sindonews.com/read/16085/12/darurat-corona-pemerintah -diminta-
Page/URL
hentikan-gelombang-phk-1588554330
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-
Ma'ruf Amin untuk menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perlu langkah konkret agar dampaknya tak semakin parah.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sudah ada 3 juta
pekerja dari berbagai sektor usaha yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 atau
virus Corona. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah, segera
melakukan komunikasi dengan pengusaha.

"Presiden bisa memanggil Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan asosiasi
perusahaan di Indonesia untuk duduk bersama dan membahas masalah ini agar
bisa menemukan solusi," ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima
SINDOnews, Senin (4/5/2020).

Dampak pandemi corona menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), ada 65
persen tetap menjadi pegawai dan bekerja di rumah, serta hanya 18 persen yang
tidak terdampak.

Kemudian, 15 persen di-PHK tanpa pesangon dan hanya 2 persen yang diberikan
pesangon.

Pemerintah diminta memberikan pelatihan padat karya kepada buruh yang
dirumahkan dan PHK. Ini bisa memanfaatkan badan latihan kerja (BLK) yang dimiliki
Kemenaker.

Para buruh yang dirumahkan dan di-PHK diberikan pelatihan untuk menjadi
wirausaha dan kreatif.

Mardani mengatakan, perlu perhatian khusus terhadap deindustrialisasi yang terus
terjadi di Indonesia. Deindustrialisasi adalah penurunan kontribusi sektor
manufaktur atau pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB).

Page 123 of 203.