Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020

Title PANDANGAN GURU BESAR UPI SOAL GADUH OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 05 Mei 2020
https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/05/2020/pandangan-guru-bes ar-upi-soal-
Page/URL
gaduh-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menimbulkan pro dan kontra. Namun nada
penolakan cenderung lebih banyak terjadi. Akibatnya, suasana gaduh tidak dapat
dihindarkan.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep
Darmawan menilai, penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akibat kurangnya
sosialisasi. Padahal, RUU tersebut memiliki substansi positif terkait ketenagakerjaan
yang dibutuhkan saat ini.

Cecep mendorong agar pembahasan setiap klaster Omnibus Law dikaji secara
ilmiah. Melibatkan perguruan tinggi dan stakeholder terkait. Sehingga, menghasilkan
produk yang kuat secara akademis, praktis, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan.
Khususnya, klaster ketenagakerjaan yang sangat mendesak dibahas di tengah
situasi pandemi Covid-19. Mengingat, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja
(PHK) oleh perusahaan yang terancam gulung tikar.

"Untuk membuat undang-undang sektoral atau satu bidang saja butuh waktu
panjang. Ada public hearing, studi banding, dan lain-lain. Nah, Omnibus Law kan
menyatukan berbagai sektor, butuh tahapan yang lebih kompleks," kata Cecep,
Senin (4/5).

Dengan demikian, kesan terburu-buru harus dihindarkan. Jika dibahas tanpa proses
yang matang, bisa saja nanti digugat setelah disahkan. Akibatnya, malah
menimbulkan masalah berkepanjangan.

Menurut dia, produk undang-undang harus memenuhi tiga aspek. Yakni filosofis,
sosiologis dan yuridis. Artinya, mempertimbangkan sesuai falsafah bangsa, secara
sosiologis mengagregasi serta mengartikulasi kepentingan maupun kebutuhan
masyarakat. "Secara yuridis sejauh mana taat regulasi termasuk menjamin adanya
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat seluruhnya," ujar Kepala Pusat
Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan
Kedamaian LPPM UPI itu.

Cecep menilai, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi dan bisnis yang
kondusif melalui Omnibus Law. Menghindari hight cost economy dan memangkas

Page 12 of 203.