Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 88
Supaya pemantauan dan pengawasan berjalan optimal, kata Ade, pihaknya
berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan
daftar perusahaan yang memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri
(IOMKI) dari Kementerian Perindustrian.
"Disnakertrans Jabar belum mendapat tembusan perusahaan yang mendapat
IOMKI. Untuk itu, kita berkoordinasi dengan Disindag agar dapat ditembuskan
daftar perusahaan yang mendapat IOMKI agar dapat dipantau operasionalnya saat
PSBB," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 Jabar
Daud Achmad menegaskan pihaknya sudah mengimbau perusahaan yang
diperbolehkan beroperasi untuk menerapkan protokol kesehatan ketat kepada
karyawannya.
"Kita sudah mengimbau kepada industri untuk bisa melaksanakan protokol
kesehatan kerja," kata Daud.
Daud mengatakan Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Covid 19 sudah mengatur secara rinci dan komprehensif hal-hal yang
mesti dilakukan perusahaan dan pekerja.
"Sudah jelas dan sudah rinci bahwa industri-industri yang jalan pada saat COVID-19
ini harus melaksanakan protokol-protokol yang sesuai dengan pedoman dari WHO.
Bagi industri, sebelum masuk kerja screening suhu tubuh," kata dia.
Selain intens pada pencegahan penularan Covid 19 di tempat kerja, Disnakertrans
Jabar mencatat 62.848 pekerja dari 1.041 perusahaan di Jabar dirumahkan dan di-
PHK akibat pandemi Covid 19.
Rinciannya, 666 perusahaan merumahkan 50.187 pekerja, dan 375 perusahaan
mem-PHK 12.661 pekerja.
Sedangkan, pekerja yang sudah melapor dan melengkapi by name by address
mencapai 49.503 orang.
Ade mengatakan Disnakertrans Jabar menyediakan layanan asistensi bagi pekerja
yang dirumahkan dan di-PHK untuk mendaftar program kartu prakerja di UPTD dan
Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jabar.
"Disnakertrans Jabar menyediakan layanan asistensi untuk kartu prakerja yang kita
singkat Lauk-PK. Dilaksanakan lima UPTD yakni Wilayah I Bogor, Wilayah II
Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," kata
Ade.
Page 87 of 203.
