Page 72 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 AGUSTUS 2019
P. 72
yakni optimalisasi tugas dan fungsi satgas pencegahan PMI nonprosedural di 21
lokasi embarkasi dan debarkasi di seluruh Indonesia tahun 2019. Kedua,
mengevaluasi kinerja tim satgas PMI nonprosedural tahun 2018.
"Melalui forum ini diharapkan bisa menghadirkan strategi yang baik, agar angka-
angka PMI nonprosedural bisa ditangani dan dihadapi secara bersama. Dengan
kekompakan kita semua yakinlah bisa dihadapi dan ditangani semua," kata Eva
Trisiana.
Eva Trisiana mengatakan kehadiran satgas PMI nonprosedural merupakan ujung
tombak di daerah dalam rangkan melindungi warganegaranya. Adanya satgas ini
juga merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam melindungai warganya.
"Kemnaker memberikan apresiasi kinerja satgas PMI nonprosedural dari tahun 2015
hingga 2018, telah berhasil mecegah terhadap 7.151 PMI nonprosedural. Ini luar
biasa. Komitmen pemerintah yang sangat tinggi tersebut menunjukkan negara hadir
untuk memberikan perlindungan kepada calon PMI/PMI," katanya.
Eva Trisiana menambahkan data World Bank tahun 2016, jumlah PMI di luar negeri
ada sekitar 9 juta dan sebanyak 55 persen di antaranya bekerja di Malaysia.
Mayoritas negara penempatan PMI ada di Malaysia dan mayoritas PMI bekerja di
domestik (pengguna perseorangan).
Permasalahan utama dari World Bank ada tiga hal. Pertama, keterampilan atau
kemampuan pekerja masih kurang. Kedua adanya praktik yang merugikan pungutan
di luar biaya resmi yang dilakukan oknum-oknum yang terlibat proses penempatan
(agen). Ketiga, banyaknya PMI nonprosedur.
"Karena itu pembentukan satgas ini jadi penting dan sangat strategis dalam upaya
meminimalisir adanya jumlah pekerja migran yang nonprosedural tersebut, "
katanya.
Page 71 of 113.
