Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.

Berikut ini adalah sejumlah fakta mengenai bantuan subsidi upah ini.

1. Diharapkan dongkrak daya beli pekerja dan cegah PHK

Ida berharap pemberian BSU mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat
kesejahteraan pekerja dan buruh. Dengan adanya bantuan ini ini, Ia juga berharap beban
perusahaan dapat berkurang.

Dengan demikian, pengusaha dan pekerja atau buruh dapat terus melakukan dialog sosial
bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Ida.

2. Jumlah penerima

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang. "Jumlah ini masih
berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," tutur Ida.
3. Besaran BSU dan kebutuhan anggaran

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta diberikan sekaligus melalui
transfer bank. Dengan demikian, kebutuhan anggaran untuk program ini adalah sekitar Rp 8
triliun.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19," kata Ida.

4. Kriteria penerima BSU

kriteria pekerja atau buruh yang mendapat BSU, antara lain Warga Negara Indonesia (WNI),
berstatus sebagai pekerja atau buruh penerima Upah, serta terdaftar sebagai peserta jaminan
sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap," kata Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021.
Syarat lainnya adalah penerima harus merupakan peserta yang membayar iuran dengan besaran
iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan
Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta maka
menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida.

Kriteria terakhir penerima subsidi upah adalah pekerja atau buruh pada sektor yang terdampak
PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan
Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

10