Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 121
Hal tersebut, sambung Hariyadi, sudah disampaikan pelaku usaha kepada Kemenaker yang saat
ini masih dalam tahap penggodokan peraturan menteri mengenai mekanisme penyaluran
bantuan subsidi upah.
Selain itu, dia melihat kemungkinan penyaluran yang tidak tepat sasaran dengan menjadikan
batas upah senilai Rp3,5 juta sebagai parameter oleh pemerintah dalam menyalurkan subsidi
upah relatif kecil. Sebab, kata Hariyadi, data yang dikumpulkan dari BPJS Ketenagakerjaan bisa
dikatakan tidak valid.
Sebagai informasi, pemerintah tengah mematangkan kebijakan mengenai penyaluran subsidi
upah 2021 yang disusun dalam bentuk peraturan menteri ketenagakerjaan menyusul dampak
yang dirasakan dunia usaha setelah pemerintah melanjutkan penerapan PPKM hingga 25 Juli
2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kebijakan tersebut terus dimatangkan
dengan tujuan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta membantu
pekerja yang dirumahkan atau mengalami pengurangan pendapatan.
Ida menjelaskan terdapat sejumlah sektor yang pekerjanya terdampak akibat PPKM, antara lain
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, transportasi,
aneka industri, properti, dan real estate .
Mengantisipasi dampak terhadap pekerja di sektor itu, pemerintah sepakat menyalurkan bantuan
subsidi upah senilai Rp500.000 per bulan dan dibayarkan selama 2 bulan di mana pembayaran
dilakukan sekaligus. Jumlah penerima subsidi upah kali ini mencapai 8 juta pekerja dengan
estimasi anggaran senilai Rp8 triliun.
120
