Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

DOSEN UGM: RUU CIPTAKER DONGKRAK UMKM DI SEKTOR PARIWISATA

Jakarta - Peneliti pariwisata dan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Baiquni
mengatakan, RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dapat mendongkrak perekonomian UMKM di sektor
pariwisata.

Menurutnya, kendala saat ini yang tengah dihadapi oleh UMKM di sektor pariwisata adalah soal
kemudahan untuk mendapatkan modal, terutama untuk mengembangkan pariwisata lokal di
daerah.

Kata dia, dengan dimudahkannya izin akan menjadi stimulus untuk mendatangkan modal atau
investasi sebagai mitra yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM disektor pariwisata tersebut.

"Saya kira pertama, UMKM pariwisata harus dikuatkan, kan banyak sekali, kekuatan masyarakat
yang sebenarnya butuh pendampingan, manajemen, dan juga pendanaan," kata Baiquni saat
dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Menurut Baiquni, sektor pariwisata saat ini sangat liberal, banyak aset yang akhirnya dimiliki oleh
pihak swasta. Sehingga peran dari UMKM kian tergeser.

Karenanya, RUU Ciptaker menjadi paradigma baru sebagai aturan yang tidak hanya mengatur
berjalannya investasi, tetapi juga fokus mengatur pada nasib pekerja, dan tata ruang.

"Ciptaker itu menata orang, ruang, dan uang, orang itu yang kerja, di naskah akademik itu RUU
tata ruang, ada sumber daya, lalu kebijakan investasi, jadi tiga hal ini dipadukan dalam sebuah
RUU ciptaker," kata dia.

Baiquni menjelaskan, sektor pariwisata saat ini malah melebarkan kesenjangan ekonomi antara
investor dengan UMKM atau pengusaha kecil di sektor pariwisata.

"Jadi ini dibangun paradigma baru, jadi kita mencatat kalau bisnis as usual yang terjadi saat ini
itu melebarkan kesenjangan tapi kalau kita gunakan paradigma baru, yaitu rasio ekonomi dan
ekologi dan memperhatikan ekosistem. Artinya setiap investasi memperhatikan ssitemnya maka
ruang tadi akan punya nilai tambah," tuturnya.

"Jadi tidak hanya uang yang tumbuh tetapi ruang dan ekosistemnya itu lestari dan manusianya
itu sejahtera, itu idealnya, maka dibutuhkan satu paradigma baru," lanjutnya.
Dia menyebut dengan RUU Ciptaker, Pemerintah diharap dapat mengatur berjalannya investasi
lebih baik. Kata dia, jangan sampai investor justru mengusai banyak aset, dan mengorbankan
UMKM seperti yang terjadi saat ini.

Kata dia, hubungan antara investor dan UMKM atau pengusaha kecil adalah mitra bisnis. Menurut
dia, Pemerintah melalui RUU Ciptaker ini secara implementasi harus dapat melidungi dan
menguatkan UMKM di sektor pariwisata tersebut.

"Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, ini adalah koreksi terhadap tata pembangunan yang
selama ini kesenjangan semakin lebar, penguasaan aset, dan sumber alam dikuasai oleh
investor, marjinalisasi adat dan masyarakat setempat," katanya.

Tak hanya itu, Baiquni mengatakan RUU Ciptaker ini sebagai upaya untuk membangun kekuatan
sektor pariwisata dari dalam atau community based tourism .

"Pariwisata yang selama ini itu sangat investasi atau sangat liberal, nah ini perlu satu kendali
yang lebih tepatnya adalah coba bangun kekuatan dari dalam atau community based tourism
," kata dia.

69