Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 202
Judul Terbitkan PP 59/2021, pemerintah beri perlindungan hukum, sosial,
ekonomi bagi PMI
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/terbitkan-pp-592021-pemerintah-
beri-perlindungan-hukum-sosial-ekonomi-bagi-pmi
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2021-04-20 14:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada pasal 2 beleid itu disebutkan bahwa
pelaksanaan perlindungan PMI dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak PMI sebelum bekerja,
selama bekerja, dan setelah bekerja.
TERBITKAN PP 59/2021, PEMERINTAH BERI PERLINDUNGAN HUKUM, SOSIAL,
EKONOMI BAGI PMI
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pada pasal 2 beleid itu disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan PMI dilakukan untuk
menjamin pemenuhan hak PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
Sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan Calon PMI mendapatkan perlindungan teknis berupa
jaminan sosial. Jaminan sosial tersebut diberikan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Antara lain meliputi Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Lebih lanjut hal tersebut akan diatur oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri
Kesehatan.
Beleid yang diundangkan tanggal 7 April 2021 itu menjelaskan bahwa PMI akan mendapatkan
perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Perlindungan hukum yang diberikan mengatur tiga
hal mengenai penempatan PMI.
Yakni PMI hanya dapat bekerja ke negara yang mempunyai peraturan perundangan-undangan
yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara
tujuan penempatan dengan pemerintah Indonesia, dan/atau memiliki sistem jaminan sosial
dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
201
