Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Judul Bayar THR Molor, Kepala Daerah Diminta Beri Sanksi Perusahaan
Nama Media radarbanten.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.radarbanten.co.id/bayar-thr-tak-molor-kepala-daerah-
diminta-beri-sanksi-perusahaan/
Jurnalis rbnn
Tanggal 2021-04-20 10:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya minta para gubernur, bupati, dan wali
kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan catatan pengusaha wajib melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang
transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7
lebaran

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pendirian posko ini dilakukan agar
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi
lebih efektif

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengaskan, bahwa perusahaan wajib
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika tidak, maka
perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut bisa dijatuhkan
kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

BAYAR THR MOLOR, KEPALA DAERAH DIMINTA BERI SANKSI PERUSAHAAN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengaskan, bahwa perusahaan wajib
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut bisa
dijatuhkan kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

"Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ida di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
261