Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 323

MENAKER BUKA POSKO PENGADUAN THR 2021: BENAR-BENAR LIBATKAN
              STAKEHOLDER KETENAGAKERJAAN
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan kebijakan bagi perusahaan untuk
              membayar  penuh  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  2021  kepada  pekerja  atau  buruh.  Menteri
              Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  merilis  Surat  Edaran  terkait  kewajiban  pengusaha
              menyalurkan THR 2021.

              "Momentum  bulan  Ramadan,  pemerintah  melalui  Kemnaker  telah  menerbitkan  surat  edaran
              tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2021 bagi pekerja atau buruh," tutur Ida dalam
              konferensi pers, Senin (19/4).

              "Dan mewajibkan pengusaha untuk membayar THR keagamaan secara penuh kepada pekerja
              atau buruh sebelum H-7 Lebaran." Selain itu, Ida juga telah resmi meluncurkan posko untuk
              memantau dan menanggulangi pengaduan terkait pelaksanaan pemberian THR 2021.

              ika pada tahun sebelumnya Ida hanya melibatkan unit kerja internal Kemnaker, maka kali ini
              juga  mendorong  perwakilan  serikat  pekerja  serta  pengusaha  yang  bergabung  dalam  Dewan
              Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau.

              "Ini yang berbeda, posko tahun ini dibandingkan tahun lalu," imbuhnya.

              "Kami  ingin  benar-benar  melibatkan  stakeholder  ketenagakerjaan."  Meski  demikian,  Ida
              mengatakan memberikan sedikit kelonggaran bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi
              COVID-19 dan tidak bisa membayarkan THR tepat waktu.

              Kelonggaran  tersebut  berupa  tenggat  sampai  dengan  satu  hari  sebelum  Lebaran,  dengan
              kesepakatan pekerja atau buruh.

              Ida membeberkan tujuannya mendirikan Posko THR 2021 yakni untuk memberikan pelayanan
              konsultasi kepada pekerja atau buruh dan pengusaha.

              Tujuan itu memperhatikan tiga aspek utama yakni informasi seputar kebijakan aturan THR 2021,
              ruang konsultasi, kemudian pengaduan pelaksanaan THR 2021. Pemantauan tersebut juga akan
              melibatkan aparat penegak hukum.

              "Tujuannya adalah memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau
              pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan, memantau pelaksanaan penegak hukum
              pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait," beber Ida.

              Ida menambahkan pemanfaatan posko tersebut bisa dilakukan secara tatap muka langsung atau
              bisa secara daring melalui www.bantuan.kemnaker.go.id serta call center 1500 630. Layanan
              Posko THR 2021 berlaku mulai 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja.




















                                                           322
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328