Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 240

Ketenagakerjaan   .  Dengan  begitu,  program  bantuan  dampak pandemi  corona  tersebut  bisa
              segera diluncurkan akhir bulan ini.
              "Alhamdulillah teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan datanya
              sudah  12  juta  nomor  rekening  sudah  masuk.  Rencananya,  presiden  menyerahkan  secara
              langsung dan me-  launching  . Insyaallah tanggal 25 Agustus ini," ujar Ida seusai menghadiri
              Dialog Kemerdekaan: Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh
              BP2MI di Jakarta, Minggu (16/8/2020).

              Ida  menjelaskan,  subsidi  upah  tersebut  akan  diberikan  kepada  pekerja  swasta  dan  Pegawai
              Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di
              bawah Rp 5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              "Jadi,  upah  yang  dilaporkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  di  bawah  Rp5  juta.  Yang  dilaporkan
              perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami
              di  Kementerian Ketenagakerjaan  menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, yang
              melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," lanjut Ida menjelaskan.

              Nantinya, subsidi upah diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4 juta.
              Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan (setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta).

              "Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan, 2
              bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
              penerima 2 bulan sekali, Rp1,2 juta," jelasnya.

              Ida  menambahkan,  bantuan  subsidi  upah  ini  diberikan  salah  satunya  sebagai  bentuk
              penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta
              aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang ter-PHK karena
              pandemi Covid-19, dia menyatakan bahwa mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau
              bantuan pemerintah lainnya.

              Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Ida menyatakan bahwa mereka
              diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai
              informasi, program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.

              "Alhamdulillah,  batch  4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Sebagaimana arahan presiden
              dan Pak Menko (Bidang Perekonomian), temen-temen yang di-PHK, dirumahkan, mendapatkan
              prioritas untuk  batch  berikutnya," ujarnya..
























                                                           239
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245