Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 286
"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS
(Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk. Rencananya, Bapak
Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insya Allah tanggal 25 Agustus ini,"
ujar Menaker Ida usai menghadiri Dialog Kemerdekaan: Memerdekakan PMI Menuju Indonesia
Maju yang diselenggarakan oleh BP2MI di Jakarta, Ahad (16/8).
Selain upah di bawah Rp 5 juta, ungkap Menaker, mereka juga harus tercatat sebagai peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp
5 juta. Yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk
memvalidasi datanya dan kami di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS
Ketenagakerjaan," paparnya.
Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp
2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan (setiap pembayaran sebesar Rp 1,2 juta).
"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp 1,2 juta," jelasnya.
Menaker menambahkan, bantuan subsidi upah ini diberikan salah satunya sebagai bentuk
penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang ter-PHK karena
pandemi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial
atau bantuan pemerintah lainnya.
Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Menaker menyatakan bahwa
mereka diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja.
Sebagai informasi, program Karu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.
"Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan
Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), temen-temen yang di-PHK, dirumahkan,
mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ujarnya.
sumber : Antara Sumber: Republika.
285
