Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 298

"Sekarang  alhamdulillah,  teman-teman  pekerja  kita  yang  menjadi  peserta  BPJS
              (Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk. Rencananya, Bapak
              Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insya Allah tanggal 25 Agustus ini,"
              ujar Menaker Ida usai menghadiri Dialog Kemerdekaan: Memerdekakan PMI Menuju Indonesia
              Maju yang diselenggarakan oleh BP2MI di Jakarta, Minggu (16/8/2020).

              Menaker menjelaskan, subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai
              Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di
              bawah Rp 5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              "Jadi  upah  yang  dilaporkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  di  bawah  Rp5  juta.  Yang  dilaporkan
              perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami
              di  Kementerian  Ketenagakerjaan  menerima  datanya  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jadi  yang
              melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," pinta Menaker Ida.

              Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4
              juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan (setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta).

              "Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan dua
              bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
              penerima 2 bulan sekali, Rp1.200.000," jelasnya.
              Menaker  menambahkan,  bantuan  subsidi  upah  ini  diberikan  salah  satunya  sebagai  bentuk
              penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta
              aktif BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan
              pekerja yang ter-PHK karena pandemi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa
              mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya. Sebagai contoh adalah pekerja
              yang ter-PHK atau dirumahkan, Menaker menyatakan bahwa mereka diprioritaskan untuk masuk
              dalam  program  padat  karya  dan  program  Kartu  Prakerja.  Sebagai  informasi,  program  Karu
              Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.

              "Dan alhamdulillah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan
              Presiden  dan  pak  Menko  (Bidang  Perekonomian),  temen-temen  yang  di-PHK,  dirumahkan,
              mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ujarnya..


































                                                           297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303