Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020

UU ini dapat diimplementasikan dengan baik," kata Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia (ESDM), Aris Wahyudi, di Yogyakarta, Senin.
Ia menyebut UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang baik karena UU ini memiliki cita-
cita agar PMI beserta keluarganya benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa sebelum
bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Sedangkan dari sisi program dan kebijakan, Aris
menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kemnaker telah membuat sejumlah upaya
perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI. Di antaranya adalah program kerja
sama luar negeri; Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA); Desa Migran Produktif (Desmigratif); dan
pembentukan Satgas Pencegahan PMI Nonprosedural.

"Pelindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder," jelasnya.

Direktur Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Eva Trisiana, mengatakan,
Kemnaker telah melakukan evaluasi internal dan masih menunggu hasil evaluasi terhadap salah
satu programnya, yaitu program Desmigratif. Evaluasi tersebut tentang perbandingan desa yang
ada intervensi Desmigratif maupun desa tanpa intervensi Desmigratif terkait tata kelola
penempatan dan perlindungan PMI. Meski belum komprehensif, dari evaluasi awal, terlihat dua
pilar Desmigratif cukup dilakukan secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan usaha produktif.
"Untuk community parenting dan koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada
yang belum tersentuh pliar tersebut," ujarnya. Eva mengungkapkan, sebagai upaya perlindungan
pekerja migran dan keluarganya, Kemnaker telah membangun Desmigratif sejak tahun 2016
hingga tahun 2019, sebanyak 402 Desmigratif telah terbangun. Namun mengingat adanya
pelaksanaan evaluasi sepanjang tahun 2020, maka untuk tahun ini belum ada lagi penambahan
desa.

"Jangan sampai Desmigratif yang sudah diluncurkan sejak 2016, ada hal-hal yang perlu
diperbaiki tapi didiamkan. Kita evaluasi dulu, baru ke depan lakukan lagi dengan langkah-langkah
perbaikan merujuk pada hasil hasil evaluasi tersebut," kata Eva.

Kadisnaker DIY, Aria Nugrahadi, mengatakan bahwa meskipun DIY bukan termasuk "kantong
PMI", namun minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi. Sesuai himbauan
Gubernur DIY, pihaknya tidak memberangkatkan PMI di sektor informal dan hanya
memberangkatkan PMI di sektor formal. "Himbauan ini bukan tanpa alasan, namun untuk
melindungi warga DIY yang bekerja di luar negeri. Sebab kasus PMI bermasalah paling banyak
terjadi pada sektor informal, " ujarnya seraya menyebut selama pandemi Covid-19, sebanyak
395 PMI asal DIY sudah dipulangkan.

42