Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 69
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TERUS BERUPAYA BUKA PELUANG
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, setiap negara mengambil
kebijakan masing-masing dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, tak
terkecuali kebijakan menutup sementara dari masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya
Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut," ucap Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya,
Rabu (8/9).
Meski begitu, Ida menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengadakan komunikasi,
penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan.
"Kami terus berkomunikasi, dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya
juga melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas
kementerian/lembaga," ucap Ida.
Menurut Ida, pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat
memberikan kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan, bagaimana dibukanya penempatan PMI
ke Hong Kong kembali per 30 Agustus 2021, melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan
koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan
persyaratan yang diminta pemerintah Hong Kong.
Ida menambahkan, upaya juga telah dan terus dilakukan pemerintah dengan otoritas Taiwan.
Pemerintah terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan Indonesia dalam
pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.
"Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerja sama dengan negara-
negara, meskipun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," terang Ida.
Menaker menjelaskan, bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap
tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memfasilitasinya. Baik melalui
layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran
Indonesia.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," tutur Ida.
68
