Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021

RI INGIN TAIWAN BUKA LAGI AKSES PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

Usai berhasil merayu Hong Kong, pemerintah kini merayu Taiwan agar bisa membuka akses
penempatan pekerja migran Indonesia di sana. Pemerintah saat ini tengah berupaya agar Taiwan
kembali membuka akses penempatan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan penjajakan ini sebelumnya sudah berhasil pada
pemerintah Hong Kong yang akhirnya kembali membuka akses untuk PMI pada 30 Agustus 2021.

Menurut Ida pemerintah berhasil merayu Hong Kong melalui rangkaian negosiasi yang dilakukan
lintas kementerian dan lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan
persyaratan yang diminta pemerintah Hong Kong.

"Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya
Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut. Kami terus berkomunikasi, dari mulai sebelum
PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya juga melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri serta koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga," kata Ida, Rabu (8/9/2021).
Menurutnya, pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat
memberikan kesempatan bagi PMI. Ia menambahkan, upaya juga telah dan terus dilakukan
pemerintah dengan otoritas Taiwan.

Pemerintah disebutnya terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan
Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.
"Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerjasama dengan negara-
negara, meskipun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," katanya.

Ida menjelaskan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap
tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui
layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran
Indonesia.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," pungkasnya.

74