Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 11
Judul Ada 4 Masalah Kartu Prakerja Harus Dievaluasi
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Satrio Widianto
Tanggal 2021-05-27 05:04:00
Ukuran 147x190mmk
Warna Warna
AD Value Rp 66.150.000
News Value Rp 330.750.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ada setidaknya empat masalah serius dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Oleh karena itu,
Kementerian Bidang Perekonomian harus segera mengevaluasi secara menyeluruh program
tersebut. Sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 10 triliun untuk Kartu
Prakerja. Lalu, meningkat menjadi Rp 20 triliun pada tahun 2021.
ADA 4 MASALAH KARTU PRAKERJA HARUS DIEVALUASI
Ada setidaknya empat masalah serius dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Oleh karena itu,
Kementerian Bidang Perekonomian harus segera mengevaluasi secara menyeluruh program
tersebut.
Sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja.
Lalu, meningkat menjadi Rp 20 triliun pada tahun 2021.
Direktur Eksekutif Insti-tute of Public Communica-tion (IPC) Dr. Radja Napitu-pulu, dalam
keterangan tertulis yang diterima kontributor "PR" Satrio Widianto, Selasa (25/5/2021)
mengatakan, efektivitas Kartu Prakerja perlu dievaluasi menyeluruh. Hal ini agar anggaran yang
besar, itu jelas peruntukkannya.
Radja mengungkapkan, paling sedikit ada 4 masalah serius yang harus diperhatikan dari
pelaksanaan Kartu Prakerja. Pertama, data Program Kartu Prakerja tahun 2021 mencatat, hingga
30 April 2021 ada 2,77 juta penerima SK Kartu Prakerja.
Namun, 44.000 orang yang telah menerima SK, dicabut kepesertaannya sehingga tersisa 2,73
juta penerima.
Dari angka 2,73 juta penerima tersebut, kata Radja, seluruhnya telah mendapatkan alokasi
pelatihan dengan menggunakan dana Rp 1 juta per penerima yang disiapkan pemerintah.
Namun, hingga akhir April 2021, hanya ada 2,63 juta penerima yang telah menyelesaikan
minimal 1 pelatihan.
"Artinya, ada 100.000 penerima yang tidak jelas penggunaan dana pembelian pelatihannya. Dan,
itu sama artinya, ada sekitar Rp 100 miliar dana pembelian pelatihan yang raib dan tidak jelas
penggunaannya. Apakah mereka sekedar membeli pelatihan itu, sebagai syarat untuk
10
