Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 48
Ketenagakerjaan itu dikeluarkan untuk menjadi pelindung bagi masyarakat yang terdampak
pandemi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan keputusan telah bulat. Sumber dana
Program JKP berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Sumber [dana program JKP] dari rekomposisi iuran JKK, modal awal dan iuran pemerintah,"
ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/1).
Selain sumber dana, pemerintah menetapkan akan terdapat batas atas upah dalam Program
JKP. Artinya, terhadap nilai upah maksimal yang akan diperhitungkan untuk potongan iuran.
Menurut Ida, batas atas itu akan mengacu kepada plafon Program Jaminan Pensiun (JP) atau
menggunakan rata-rata upah nasional. Acuan batas atas kemudian bisa menjadi gambaran
seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan jika sampai terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Adapun, penerima manfaat JKP yakni peserta yang terdampak kegiatan penggabungan,
perampingan, atau efisiensi karena perubahan status kepemilikan perusahaan. Lalu, manfaat
pun diperoleh jika PHK terjadi karena kerugian, tutup, dan pailit.
"Serta jika pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja," tuturnya.
Meskipun begitu, program JKP mengecualikan klaim bagi peserta berstatus Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), pensiun, meninggal dunia, dan cacat total. Ketentuan lain pun sedang
ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah
Program JKP ditetapkan dalam Pasal 82 Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja,
Menurutnya, ketentuan lebih lanjut terkait program itu akan ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah (PP).
"Selain itu, yang kami sedang siapkan terkait dengan peserta penerima upah, mereka harus
mengikuti empat program yaitu JHT (Jaminan Hari TUa), JKK, JKm (Jaminan Kematian), dan JP,"
katanya.
(Wibi Pangestu Pramata)
47
