Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 317
Judul Ada Bantuan untuk Gaji di Bawah Rp5 Juta, Ekonom: Tidak Tepat
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/334491-ada-bantuan-untuk-
gaji-di-bawah-rp5-juta-ekonom-tidak-tepat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-06 16:55:08
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir ,
memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan gaji tambahan kepada pekerja
dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Bantuan tersebut
adalah bagian dari stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menanggulangi dampak Covid-
19.
Erick menjelaskan bantuan kali ini akan berfokus kepada 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN
yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan. "Atau
setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 6
Agustus 2020.
ADA BANTUAN UNTUK GAJI DI BAWAH RP5 JUTA, EKONOM: TIDAK TEPAT
PEMERINTAH diketahui berencana memberikan insentif bantuan kepada pekerja dengan gaji di
bawah Rp 5 juta per bulan. Adapun total insentif yang diberikan mencapai Rp 2,4 juta orang dan
mekanisme bentuk bantuan tengah difinalisasi.
Namun, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai program bantuan itu tidak tepat sasaran.
Meski belum ada regulasi terkait kebijakan tersebut, dia mengimbau pemerintah untuk
memprioritaskan pekerja yang terkena PHK.
"Saya tetap memprioritaskan pekerja yang terkena PHK dan belum teregistrasi Kemnaker
(Kementerian Ketenagakerjaan). Mereka nyata di depan kita," ujar Tauhid dalam telekonferensi,
Kamis (6/8).
Lebih lanjut, dia menyoroti pekerja yang terpaksa dirumahkan tanpa gaji atau habis kontrak
sebagai dampak pandemi covid-19. Pekerja pada kondisi ini dikatakannya tidak terdata
pemerintah atau perusahaan. Belum lagi pekerja di sektor informal yang semakin
memprihatikan. Sebab, mereka tidak terdata BPJS Ketenagakerjaan dan skema bantuan sosial
lainnya.
"Ini menurut saya perlu dipikirkan. Kalau pun terpaksa, menurut saya batasan Rp 5 juta itu
terlalu tinggi," pungkas Tauhid.(OL-11).
316
