Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 64
Yustinus juga mengakui berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong konsumsi
masyarakat. "Pemerintah all out total memberikan yang terbaik untuk masyarakat," tutur
Yustinus.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan
pemerintah akan menggenjot belanja sebesar Rpl.670,8 triliun pada sisa tahun ini guna
mendorong konsumsi. Di samping itu, program perlindungan sosial yang telah terserap Rp85,51
triliun akan diperluas melalui empat program.
Pertama, bantuan beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rp4,6 triliun yang
mulai cair September. Kedua, bantuan tunai Rp500.000 untuk penerima Kartu Sembako di luar
PKH Rp5 triliun akan cair Agustus. Ketiga, ketahanan pangan dan perikanan Rp 1,5 triliun, dan
bantuan produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp2,4 juta per UMKM dengan total Rp28 triliun.
Keempat, bantuan gaji pekerja swasta dengan nilai total anggaran sebesar Rp31,2 triliun.
Sri Mulyani memastikan alokasi untuk semua program tambahan bansos masih berasal dari
anggaran PEN yang telah ditetapkan sebesar Rp695 triliun.
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede mengatakan
rencana ini sedang dipertimbangkan karena banyak sekali pekerja yang mengalami pemotongan
gaji oleh perusahaan beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyisir data-
data dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan guna menghitung pekerja
yang kehilangan gaji.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai kebijakan belanja pemerintah seharusnya lebih
eksogen dalam menghadapi kontraksi ekonomi. Pertumbuhan negatif ekonomi Indonesia yang
dipicu anjloknya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang dinilai Chatib sebagai faktor
endogen.
"Yang mengkhawatirkan adalah pengeluaran pemerintah -6,9 persen. Artinya, govemment
spending [pengeluaran pemerintah] yang seharusnya bisa exogenous malah jadi pmcyclical,''
ujar Chatib dalam cuitannya di akun Twitter, Rabu.
(Bisnis)
.
63

