Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 64

Yustinus  juga  mengakui  berbagai  kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  konsumsi
              masyarakat.  "Pemerintah  all  out  total  memberikan  yang  terbaik  untuk  masyarakat,"  tutur
              Yustinus.

              Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF)  Kementerian  Keuangan  Febrio  Kacaribu  menambahkan
              pemerintah  akan  menggenjot  belanja  sebesar  Rpl.670,8  triliun  pada  sisa  tahun  ini  guna
              mendorong konsumsi. Di samping itu, program perlindungan sosial yang telah terserap Rp85,51
              triliun akan diperluas melalui empat program.

              Pertama, bantuan beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Rp4,6 triliun yang
              mulai cair September. Kedua, bantuan tunai Rp500.000 untuk penerima Kartu Sembako di luar
              PKH Rp5 triliun akan cair Agustus. Ketiga, ketahanan pangan dan perikanan Rp 1,5 triliun, dan
              bantuan produktif untuk 12 juta UMKM senilai Rp2,4 juta per UMKM dengan total Rp28 triliun.
              Keempat, bantuan gaji pekerja swasta dengan nilai total anggaran sebesar Rp31,2 triliun.

              Sri  Mulyani  memastikan  alokasi  untuk  semua  program  tambahan  bansos  masih  berasal  dari
              anggaran PEN yang telah ditetapkan sebesar Rp695 triliun.

              Sekretaris  Eksekutif  I  Komite  Penanganan  Covid-19  dan  PEN  Raden  Pardede  mengatakan
              rencana ini sedang dipertimbangkan karena banyak sekali pekerja yang mengalami pemotongan
              gaji oleh perusahaan beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyisir data-
              data dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan guna menghitung pekerja
              yang kehilangan gaji.

              Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai kebijakan belanja pemerintah seharusnya lebih
              eksogen dalam menghadapi kontraksi ekonomi. Pertumbuhan negatif ekonomi Indonesia yang
              dipicu anjloknya konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang dinilai Chatib sebagai faktor
              endogen.

              "Yang  mengkhawatirkan  adalah  pengeluaran  pemerintah  -6,9  persen.  Artinya,  govemment
              spending [pengeluaran pemerintah] yang seharusnya bisa exogenous malah jadi pmcyclical,''
              ujar Chatib dalam cuitannya di akun Twitter, Rabu.

              (Bisnis)

              .






























                                                           63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69