Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 122
JANJI MENAKER SOAL JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BUAT KORBAN PHK
Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). RPP ini ditujukan untuk
membantu para korban PHK terutama yang terimbas pandemi COVID-19.
Nantinya dengan adanya RPP ini korban PHK bisa mendapat kepastian terkait tunjangan buat
pengangguran. Program JKP juga akan memberikan employment services dan pelatihan vokasi
kepada korban PHK. Kedua manfaat itu diberikan paling lama selama 6 bulan dengan persentase
tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ini pembahasan RPP JKP sudah masuk
tahap finalisasi internal pemerintah. Namun ia tak bisa membocorkan kapan RPP ini siap diteken.
"RPP JKP akan di-launching setelah melalui tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dalam forum
tripartit (forum yang dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja/buruh, pemerintah dan
pengusaha)," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021).
Selanjutnya, setelah melalui forum tripartit masih ada beberapa pintu lagi yang harus dilewati.
"RPP yang telah dibahas dalam forum tripartit akan dimasukkan ke portal khusus yg memuat
seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk ditanggapi/diberi masukan oleh
masyarakat. RPP JKP akan segera di-launching setelah disempurnakan dengan memperhatikan
masukan semua kalangan (masyarakat)," ungkapnya.
Namun, pihaknya mengupayakan agar semua proses tersebut dapat dilaksanakan seefektif
mungkin agar waktu peluncurannya pun tidak terlalu lama.
"Pemerintah mengupayakan proses tersebut di atas dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar
launching dapat segera dilaksanakan," katanya.
Demikian pula dengan pemberian manfaatnya ke masyarakat juga tentu otomatis dilaksanakan
usai RPP itu diterbitkan.
"Program JKP akan segera dilaksanakan setelah PP JKP diterbitkan agar pekerja/buruh dapat
segera menjadi peserta dan jika kehilangan pekerjaan, mereka dapat segera menerima
manfaatnya," tegasnya.
Terakhir, untuk sumber pendanaan program ini berasal dari berbagai sumber tidak hanya
bergantung pada APBN.
"Sumber Pendanaan Program JKP itu tentunya dari modal awal pemerintah (APBN), rekomposisi
iuran program jaminan sosial dan atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan," timpalnya.
121
