Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 52

Saka  1943,  sejak  tanggal  10  Maret  sampai  dengan  14  Maret  2021,"  kata  Menteri
              Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Selasa (9/3).
              Poin kedua surat edaran ini pun ditujukan kepada para Gubernur, dimaan dalam poin tersebut
              diingatkan bahwa dalam kondisi terpaksa para pekerja/buruh yang menyebabkan pekerja/buruh
              harus bepergian ke luar kota, maka wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

              Bila pekerja/buruh yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke
              luar kota pada periode 10 Maret hingga 14 Maret, maka pekerja tersebut wajib melaksanakan
              perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M.

              Adapun, 5M tersebut yakni menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan
              di luar rumah tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak
              dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing), menjauhi
              kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.

              Selain  protokol  kesehatan,  pekerja  yang  terpaksa  harus  ke  luar  kota  pada  periode  tersebut
              diimbau untuk memperhatikan zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan
              Tugas Penanganan Covid-19, serta peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan
              tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

              Para  pekerja/buruh  pun  harus  mematuhi  kriteria,  persyaratan,  dan  protokol  perjalanan  yang
              ditetapkan  oleh  Kementerian  Perhubungan,  Satgas  Covid-19,  dan  protokol  kesehatan  yang
              ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

              Dalam  SE  ini,  Ida  juga  meminta  kepada  para  Gubernur  untuk  menindaklanjuti  dan
              menyampaikan SE ini kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait.











































                                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57