Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021
P. 155

"Tuntutan kami adalah naikkan UMK 2022 sebesar tujuh hingga 10 persen," ujar Presiden KSPI
              Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (25/10).
              Said menjelaskan, pihaknya telah melakukan survei harga terhadap 60 item yang masuk dalam
              KHL. Survei dilakukan di 24 provinsi. Di tiap provinsi, survei dilakukan di lima pasar. Hasilnya,
              tercatat  kenaikan  harga  rata-rata  sebesar  7-10  persen.  "Yang  paling  naik  itu  adalah  harga
              transportasi  karena  angkot  tidak  semuanya  beroperasi  saat  pandemi  sehingga  (pekerja)
              menggunakan ojek online. Alhasil, biaya transportasi meningkat tajam. Harga bahan pokok juga
              naik," ujarnya.

              Sebagai gambaran, Upah Minimum Provinsi (UMP) atau lebih dikenal dengan Upah Minimum
              Regional  (UMR)  di  DKI  Jakarta  tahun  2021  adalah  sebesar  Rp  4.416.186.  Jika  dinaikkan  10
              persen, maka UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4.857.804. Sebagai catatan, DKI Jakarta tidak
              menggunakan UMK; hanya menggunakan UMP saja.

              Said melanjutkan, pihaknya juga meminta pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dalam menentukan UMK 2022. Pihaknya menolak
              keras jika pemerintah mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebab, PP
              Nomor  36  merupakan  aturan  turunan  dari  UU  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (
              Omnibus Law ), yang kini masih disidangkan gugatannya oleh Mahkamah Konstitusi.

              "Bagaimana mungkin undang-undang yang sedang berproses secara hukum, (tapi) pemerintah
              tidak menghormati proses hukum tersebut," kata Said.

              Said menambahkan, jika pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 sebagai acuan, dipastikan
              UMK 2022 akan turun. Sebab, penetapan upah minimum dalam PP 36 mengacu pada angka
              inflasi  atau  pertumbuhan  ekonomi  dan  formula  tersendiri.  Sedangkan  PP  78  mengacu  pada
              angka inflasi ditambah angka pertumbuhan ekonomi. "Kalau memakai rumus PP Nomor 36, upah
              itu akan menjadi turun, bukan naik. Berani nggak pemerintah memutuskan itu? Silakan saja
              kalau mau menimbulkan gejolak pada kelas buruh," ujarnya.






































                                                           154
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160