Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2021

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun depan mencapai 7 hingga 10 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rencananya aksi itu digelar pada pukul 09.00 WIB yang
diikuti dengan 10.000 buruh atau pekerja secara nasional. Sebagai sikap awal, KSPI bakal
menambahkan jumlah peserta aksi hingga berujung pada aksi mogok kerja nasional apabila
permintaan itu tidak ditanggapi pemerintah.

"Serempak secara nasional di kantor DPRD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, tidak ada aksi di DPR,
Istana, Tapal Kuda, untuk wilayah Jakarta aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur di Balai Kota,"
kata Said dalam keterangan pers, Senin (25/10/2021).

Terkait tuntutan kenaikan UMP tahun depan sebesar 10 persen, Said menjelaskan perhitungan
itu sudah menggunakan standar 60 jenis kebutuhan hidup layak atau KHL. Dia menambahkan
terdapat kenaikan harga barang-barang mencapai 7 persen lewat perhitungan 60 jenis KHL
buruh tersebut. Berdasarkan survei KSPI, kenaikan harga KHL itu berasal dari biaya transportasi
hingga bahan pokok.

Lebih lanjut, Said juga menegaskan KSPI menolak manuver Kementerian Ketenagakerjaan yang
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan
turunan Undang Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai dasar
perhitungan penetapan UMP tahun depan. Alasannya, UU Ciptaker itu masih diuji materiil atau
judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau judicial review dikabulkan berarti PP No. 36 gugur. Bagaimana mungkin pemerintah tidak
menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Omnibus Law Ciptaker tidak bisa
digunakan sebagai dasar perhitungan UMP tahun 2022," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri, mengatakan sesuai arahan Menaker Ida Fauziyah, masih ada dialog-dialog yang
harus dilakukan pemerintah. Menurut dia, penetapan upah bertujuan untuk menciptakan sistem
pengupahan yang berkeadilan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan
yang menyediakan lapangan pekerja.

"Penetapan upah minimum tidak dapat memuaskan seluruh pihak, mengingat energi seluruh
anak bangsa telah terkuras untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 [Covid-19]. Namun,
lebih baik daripada 2021," seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (23/10/2021).

Jelang penetapan UM 2022, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar perbincangan bersama
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit
Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta. Dalam pertemuan ini sepakat untuk mendorong penetapan
Upah Minimum yang sesuai dengan ketentuan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

166