Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 JULI 2021
P. 74
"Sejak tanggal 5 Juli sampai tanggal 8 Juli ini kita melakukan inspeksi mendadak kepada 276
perusahaan yang ada di lima wilayah Jakarta dan menemukan 202 perusahaan harus dilakukan
penindakan," kata Andri di Jakarta, Kamis (8/7/2021), seperti dikutip Antara.
Andri menjelaskan bahwa dari 202 perusahaan yang ditindak tersebut dilakukan penutupan
sementara dengan rincian sebanyak 187 perusahaan ditutup karena adanya kasus COVID-19.
Perusahaan yang ditutup sementara itu terdiri dari 79 perusahaan di Jakarta Pusat, 27
perusahaan di Jakarta Barat, 19 perusahaan di Jakarta Utara, enam perusahaan di Jakarta Timur,
dan 56 perusahaan di Jakarta Selatan.
Sementara sebanyak 15 perusahaan lainnya ditutup karena tidak menjalankan protokol
kesehatan COVID-19.
Rinciannya, empat perusahaan di Jakarta Pusat (dua non esensial dan dua esensial), dua
perusahaan di Jakarta Barat (satu non esensial dan satu esensial), serta sembilan perusahaan di
Jakarta Selatan (empat non esensial dan lima esensial).
"Semuanya kami lakukan penutupan karena pelanggarannya, tidak ada yang dikenakan denda,"
ucap Andri.
Pemprov DKI Jakarta, kata Andri, menegaskan bahwa perusahaan sektor esensial dan kritikal
tetap akan dilakukan pengawasan ketat.
"Perusahaan yang masuk sektor esensial dan sektor kritikal bukan berarti tidak disidak atau tidak
dilakukan pengawasan, tetap akan kita periksa/awasi malah justru lebih ketat pengawasannya.
Kalau mereka melanggar prokes bukan hanya ditegur tapi kita beri sanksi," ujar Andri.
Sanksi tersebut, kata Andri, diberlakukan berjenjang dengan rincian mulai dari penutupan tiga
hari (bagi sektor esensial-kritikal).
Pelanggaran kedua dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50 juta. Pelanggaran ketiga
akan direkomendasikan ke Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) untuk pencabutan izin operasional.
Selama masa PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, hanya perusahaan atau sektor-sektor esensial
dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi dengan berbagai ketentuan pembatasan.
Sementara di luar itu diharuskan memberlakukan kerja di rumah (work from home/WFH) 100
persen.
Dari aturan terbaru, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merevisi
sektor esensial dan kritikal dalam PPKM Darurat 2021 ini.
Untuk sektor esensial adalah sebagai berikut:
a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan.
b. Pasar modal.
c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media
terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
73
