Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2020
P. 4
Antara lain, pasal 81 angka 15.19.25.dan 44 "muatan materi yang terkandung dalam pasal a quo
setidaknya berpontensi merugikan hak-hak konstisional. khuusnya anggota permohon dan
umumnya pekerja dan buruh" jelas hafidz dalam sidang secara virtual kemarin.
Dia memerinci, pasal 81 angka 15 mengubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pasal
tersebut mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Lalu, pasal 81 angka 19
meniadakan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan tentang perjanjian pemborongan pekerjaan secara
tertulis.
Selanjurnya, FSPS menggugat pasal 81 ayat 25 mengubah pasal 88D UU Ketenagakerjaan
tentang upah minimum pekerja. Pasal 81 angka 29 menghapus pengaturan pengupahan yang
sebelumnya ada di Pasal 91 UU Ketenagakerjaan. Juga, Pasal 81 angka 44 mengubah Pasal 156
UU Ketenagakerjaan tentang kewajiban perusahaan membayar uang pesangon.
Dia menegaskan apabila permohonan dikabulkan oleh MK, maka pekerja bisa kembali mendapat
kepastian hukum untuk hal-hal yang telah dihapuskan. Seperti pengupahan dan pemberian uang
pesangon dari perusahaan. "Muatan materi di UU Ciptaker tidak lebih baik dan justru lebih
rendah dari UU Ketenagakerjaan," tegas Hafidz.
Selagi proses uji materi berjalan, salah satu fraksi di DPR yang kontra UU Ciptaker juga akhirnya
mengambil langkah. Fraksi Demokrat akhirnya menyatakan bakal mengajukan legislative review
ke pimpinan DPR. Rencana itu disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat Didik Mukrianto
kemarin.
"Sebagai bagian dari sikap Demokrat yang menolak persetujuan RUU Cipta Kerja di rapat
paripurna DPR, kami akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan
mekanisme yang diatur dalam UU," jelasnya.
Fraksi Demokrat terdorong mengajukan legislative review setelah sejumlah kesalahan
redaksional yang ditemukan dalam UU tersebut. Pilihan ini diambil juga sebagai hak dari fraksi
sebagai anggota DPR yang turut mengusulkan revisi UU Cipta Kerja Dia berharap langkah ini
bisa memperkuat pula upaya judicial review yang berjalan di MK. "Kami sangat menghormati
dan secara moral men-support segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan
Demokrat," lanjutnya.
Fraksi PKS berpendapat lain. Menurut mereka, akan lebih efektif jika presiden menerbitkan
Perppu untuk membatalkan UU ini. Anggota Fraksi PKS Mulyanto menilai bahwa Perppu ini
memiliki banyak kesalahan bahkan setelah ditandatangani presiden. Alasan tersebut cukup bagi
presiden untuk segera mengeluarkan perppu.
"Langkah yang bijak menurut saya, pemerintah segera menerbitkan perppu pembatalan UU Cipta
Kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat," jelasnya kemarin. Dia
menegaskan agar pemerintah tidak memaksakan UU yang sudah terlihat pembuatannya terburu-
buru dan pengesahannya dipaksakan itu.
Lagi pula, Mulyanto menilai perppu lebih efektif daripada harus menunggu judicial review. Karena
banyaknya pasal bermasalah akan membuat JR memakan waktu cukup panjang, (deb/tau/ttg)
3
