Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 164
Sedangkan berdasarkan struktur skala upah yakni ditetapkan dengan memperhatikan golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Lalu penentuannya dilakukan oleh pengusaha
berdasarkan kemampuan perusahaan dan upah minimum yang berlaku.
Kemudian ditinjau secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa terkait
upah minimum provinsi (UMP) dikembalikan kepada kewenangan dan keputusan gubernur
masing-masing daerah.
"Saya tegaskan, surat edaran (SE) Kemnaker soal UMP 2021 itu sebagai guidance atau arahan
bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan UMP-nya," ujar Ida.
163
