Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 310
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) di Grinting, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan ini untuk
memastikan subsidi gaji benar-benar tersalurkan.
"Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan
penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata
Ida, Jumat (6/11/2020).
PERANGKAT DESA DAN PEKERJA BORONGAN BISA TERIMA SUBSIDI GAJI, INI
SYARATNYA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) di Grinting, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan ini untuk
memastikan subsidi gaji benar-benar tersalurkan.
"Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan
penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata
Ida, Jumat (6/11/2020).
Yang berbeda dari penerima program subsidi gaji kali ini penerima ini adalah perangkat desa
dan pekerja borongan. Menurutnya, para penerima program subsidi gaji tersebut adalah peserta
BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
"Pak Sholeh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi peserta yang preminya dibayar oleh
Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara,
Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya," jelasnya.
Menaker mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan subsidi gaji berjalan lancar. Pada
termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada 12,4
juta penerima program.
"Kami berharap program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh peserta BPJS
Ketenagakerjaan," katanya.
Lebih lanjut, Ida mengatakan penyaluran subsidi gaji termin II berbeda dari sebelumnya.
Pasalnya, penyalurannya berdasarkan atas rekomendasi dari KPK, pihaknya harus mempadankan
data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP). Karena di peraturan menteri
itu mereka dengan upah dibawah Rp 5 juta.
Pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya
clear n clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,"
pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah belum berencana untuk memberikan subsidi bantuan upah (SBU) atau
subsidi upah untuk pekerja di sektor informal. Sejauh ini, pemberian subsidi gaji hanya dilakukan
309