Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 105
"Alhamdulillah, RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara
serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan," kata
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (2/2).
Menaker menegaskan pembahasan RPP UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah
melibatkan buruh dan pengusaha. Proses ini sudah terjadi sejak UU Cipta Kerja masih berbentuk
rancangan.
"Sekali lagi kami tegaskan, penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan itu dibahas
bersama dalam Forum Tripartit terdiri dari pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan
pemerintah sendiri," ujar Menaker.
Sebagai informasi, terdapat empat RPP UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Keempat klaster
itu RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja;
RPP tentang Pengupahan; dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.
Menaker menuturkan, keempat RPP tersebut selanjutnya di- pada portal resmi UU Cipta Kerja.
Tahapan berikutnya adalah merapikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan kata dan juga
rujukan.
Dia mengungkapkan pihaknya akan serahkan kembali kepada Sekretariat Negara untuk proses
penetapan oleh Presiden Joko Widodo. Pihaknya optimistis RPP tersebut akan selesai sesuai
dengan jadwal.
"Kami optimistis kita bisa menyelesaikan keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengklaim tidak
pernah dan tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP terkait dengan UU Cipta Kerja. Pasalnya,
KSPI sedang melakukan ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster
ketenagakerjaan.
Dia menyatakan dalam RPP tersebut memuat pertentangan salah satunya terkait pesangon. RPP
tersebut menyatakan pemberi kerja bisa membayarkan pesangon lebih rendah dari UU Cpta
Kerja apabila perusahaan merugi.
"Buruh Indonesia tetap akan melanjutkan aksi lapangan dan aksi virtual, guna meminta
Mahkamah Konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan," katanya. n.
104
