Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 25
Title TUNGGAK IURAN BPJAMSOSTEK RP 432 JUTA, DIREKSI PT KDH DIVONIS PENJARA
Media Name detik.com
Pub. Date 23 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4870114/tunggak-iuran- bpjamsostek-
Page/URL
rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) kedapatan menunggak iuran
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sejak November 2018 hingga Juni 2019
dengan total iuran dan denda Rp 432.905.882. Dari tunggakan tersebut dua Direksi
PT KDH dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman pidana kurungan selama
empat bulan.
Mereka dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun dalam kasus tindak pidana tidak membayar dan tidak menyetor iuran yang
menjadi kewajibannya kepada BPJAMSOSTEK .
"PT KDH telah terdaftar pada Program BPJAMSOSTEK sejak Maret 2013 dengan
jumlah karyawan terdaftar sebanyak 152 orang dan baru mengikuti Jaminan
Pensiun pada tahun 2017. Namun PT KDH sudah menunggak iuran sejak November
2018 sampai Juni 2019, dengan total iuran dan denda Rp 432.905.882," ujar Deputi
Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumbar-Riau, Pepen S Almas dalam keterangan
tertulis, Kamis (23/1/2020).
Dalam dakwaan Hakim, para terdakwa yaitu Direktur Utama PT KDH Indra Gunawan
dan Direktur M Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang R.I.
No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1).
Pepen menambahkan, proses hingga timbulnya vonis cukup panjang, mulai dari
pemberitahuan dengan SMS Blasting Bulanan, pengiriman Surat Pemberitahuan
Piutang Iuran (SPMI), kemudian dilanjutkan dengan proses pembinaan dan
kunjungan bersama Pengawas Ketenagakerjaan.
"Kemudian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Naker memproses Nota 1 dan Nota
2 dan BPJAMSOSTEK mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan
Karimun. Selanjutnya pada Juli 2019, telah dilakukan gelar perkara oleh PPNS
Naker, Koordinator Pengawas dan Penyidik Polres Karimun, dan kemudian
dilanjutkan proses penyidikan, hingga berakhir di pengadilan," kata Pepen.
Sementara itu, Pegawai PPNS Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Kerja Karimun, RD
Page 24 of 62.
