Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 18
Untuk pengawalan pelaksanaan THR, dibentuk posko-posko THR 2021 yang bertujuan untuk
memberikan pelayanan informasi, konsultasi, pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran
THR. Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring, pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan La Tunreng
memastikan anggota Apindo di wilayahnya sangat tertib soal pembayaran tunjangan hari raya
(THR) Idulfitri.
Aturan pemerintah itu akan dipenuhi secara baik dikarenakan para pengusaha menghindari
benturan hukum yang bakal dihadapinya jika tidak taat. Memang ada segelintir perusahaan nakal
yang yang tidak taat aturan ini. Namun La Tunreng memastikan angkanya hanya sedikit Dan itu
telah diantisipasi dan diingatkan sejak jauh-jauh hari.
Ya, ada saja perusahaan yang nakal, tapi perusahaan yang eksis itu sangat sedikit yang nakal.
Karena mereka menjaga investasinya aman. Jadi semua aturan dipenuhi, terangnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kembali mengingatkan kepada seluruh
pelaku usaha di Indonesia untuk taat membayarkan THR Keagamaan tepat waktu hingga H-7
Idul Fitri 2021. Menyusul adanya sejumlah sanksi yang siap menjerat pelaku usaha nakal. Sanksi
denda akan menjadi opsi pertama yang diberikan kepada perusahaan yang telat membayarkan
THR Keagamaan di tahun ini.
Adapun, besaran denda yang harus dibayarkan sebesar 5 persen dari nilai THR yang harus
dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan. Denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan
pekerja atau buruh.
Selain itu, perusahaan yang terlambat membayarkan 'IUR kepada karyawannya juga bisa
dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi administrasi tersebut akan dilakukan secara
bertahap merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam beleid tersebut, tingkatkan pemberian sanksi administrasi diatur dalam empat tahapan.
Yakni berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian
atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha, (endra/fajar)
17
