Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

AKSI MAY DAY, 50 RIBU BURUH BAKAL GERUDUK ISTANA

Jakarta, - Ribuan buruh dari berbagai organisasi bakal mendatangi Istana Negara, Jakarta saat
perayaan May Day, Sabtu (1/5/2021) mendatang. Selain bakal menggeruduk Istana Negara,
buruh juga akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang
menguji materi UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Kalangan buruh menolak UU tersebut
yang dinilainya merugikan.

"Khusus dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), peringatan May Day kali ini akan
diikuti sekurang-kurannya 50 ribu buruh, di 3.000 perusahaan atau pabrik, 200 kabupaten/kota,
dan 24 provinsi. Sedangkan di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi
(MK)," kata Presiden KSPI, Said Iqbal saat menggelar jumpa pers daring, Selasa (27/4/2021).

Said mengatakan, dalam aksinya nanti buruh akan menyuarakan dua isu strategis yang penting
bagi kehidupan buruh. Beberapa di antaranya soal penolakan UU Cipta Kerja dan isu
pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2021.
"Kami tak dapat menerima Omnibus Law. Kami minta hakim MK kabulkan uji formil dan materil
yang sudah dilakukan perwakilan buruh anggota KSPI," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini KSPI sedang melakukan uji formil dan uji materiil terhadap
omnibus law UU Cipta Kerja. Berkaitan dengan itu, kaum buruh meminta kepada Mahkamah
Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day. Penolakan
kaum buruh terhadap omnibus law bukan tanpa alasan. "Bagi kami, UU Cipta Kerja
menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan
jaminan sosial (social security," tandasnya.

Terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, sambung Said, hal ini tercermin dari dibebaskannya
penggunaan outsourcing atau pekerja kontak untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga bisa saja,
seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing. Begitu pun dengan
buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh bisa
dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

BEM SI "Untuk aksi May Day, kami sudah bertemu dan berkoordinasi dengan gerakan mahasiswa
seperti BEM SI, KAMMI, dan beberapa BEM di kampus besar. Saat May Day nanti, mahasiswa
dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap UU
Omnibus Law," paparnya.

"Karena masalah omnibus law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja. Tetapi
juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja," sambungnya. Said memaparkan,
pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea agar bisa menemui pihak Istana saat aksi May Day. Ia
berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Mensesneg Pratikno bisa menerima delegasi
buruh.

"Syukur-syukur kami harap pak Jokowi bisa terima delegasi buruh. Sedang dalam koordinasi,"
kata dia.

Said memperkirakan bakal ada ribuan buruh berencana turun dalam aksi May Day di sekitar MK
dan Istana Negara. Dia mengaku masih berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Satgas
Covid-19 terkait jumlah massa buruh yang diperbolehkan ikut dalam aksi.

"Bila tak bisa mendekat ke MK atau Istana, buruh lain dipusatkan di Patung Kuda. Semua aksi
dilakukan wajib dilakukan Prokes Covid. Kami akan menaati arahan daripada Satgas Covid di
nasional atau daerah," tandasnya.

317