Page 413 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

PALING LAMBAT TUJUH HARI SEBELUM LEBARAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)
mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan tepat waktu
dan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1442I I yang jatuh pada 13
Mei 2021.

"Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayar oleh pengusaha kepada karyawan atau pekerja
atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," kata Gatut Setyo Utomo, Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Kotim, Senin (26/4).

Gatut menuturkan, pembayaran THR itu mengacu sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan,
dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/ IV/2021.

"Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang masa kerjanya
satu bulan secara terus menerus atau lebih dengan ketentuan pekerja memiliki hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan waktu tidak tertentu atau
perjanjian kerja waktu tertentu," katanya.

Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
lanjurnya, THR yang diberikan sebesar satu bulan upah gaji pokok ditambah tunjangan tetap
atau upah pokok tanpa tunjangan.

"Pekerja yang mempunyai masa kerja sebulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
maka diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dikali satu
bulan upah dibagi 12 bulan," jelasnya.

Gatut menjelaskan, bagi pekerja yang termasuk perjanjian kerja harian lepas, maka upah satu
bulan dihitung dengan dua cara. "Pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih, maka upah
sebulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum
hari raya keagamaan dan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah
sebulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,"
katanya.

Gatut meminta perusahaan membayar THR tepat waktu. Jika tak sesuai aturan, perusahaan
akan dikenakan sanksi administratif sesuai PP Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Bahkan,
pemerintah akan menjatuhkan sanksi denda lima persen dari akumulasi nilai THR kepada
perusahaan yang terlambat membayar THR.

Kendati demikian, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu
memberikan THR tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan, perusahaan wajib melakukan dialog
kesepakatan. "Dialog itu untuk mencari kesepakatan secara kekeluargaan," tandasnya, (hgn/ign)

412