Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2019
P. 35
masyarakat.
"Kedepan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola
infrastruktur yang sudah kita bangun. Kita akan melibatkan seluruh komponen
dalam mencetak tenaga kerja handal, termasuk LPKS ini," katanya.
Aris berharap semua lembaga pelatihan yang ada memiliki satu presepsi, visi dan
misi serta berkomitmen dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bangsa Indonesia.
Untuk itu, kata Aris peningkatkan mutu lulusan LPKS yang kompeten dan berdaya
saing, merupakan nilai jual strategis sesuai kebutuhan Industri.
"Kita berharap asosiasi LPKS sebagai bagian dari Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Sislatkenas) bekerja sama dengan pemerintah meningkatkan kualitas pelatihan.
Output keluaran pelatihan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai output
pelatihan tidak diterima dipasar kerja dan dunia industri," kata Aris.
Berdasarkan data Kemnaker saat ini tercatat 7.764 LPKS. Namun dari jumlah itu,
baru 5.047 lembaga yang sudah terdaftar dan memiliki vocational identification
number (Vin) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Pemerintah terus melakukan pendampingan agar LPKS terakreditasi dan memiliki
standar yang sama untuk menjamin lulusan pelatihan yang siap kerja atau siap
berwirausaha mandiri," kata Aris.
Rakor LPKS ini dihadiri beberapa asosiasi besar yaitu Himpunan Lembaga Latihan
Seluruh Indonesia (HILLSI), Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan
Kewirausahaan Indonesia (HP3KI), Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus
Indonesia (HIPKI) serta Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP)
dan para pengelola LPKS dari seluruh Indonesia.
Page 34 of 119.
