Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Ketua Bidang Publikasi IGI, Abdul Halim Rahmat menjelaskan, pihaknya menyambut baik
rencana tersebut.

ISU RENCANA GURU HONORER DAPAT SUBSIDI GAJI RP 2,4 JUTA, IGI: KITA
APRESIASI WALAUPUN BELUM PASTI

Ikatan Guru Indonesia (IGI) ikut berkomentar terkait rencana pemerintah yang akan
mengucurkan bantuan subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta untuk guru honorer .
Ketua Bidang Publikasi IGI, Abdul Halim Rahmat menjelaskan, pihaknya menyambut baik
rencana tersebut.

Hal ini tidak lepas dari kawan-kawan guru honorer yang tidak terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan, sehingga tidak akan tersentuh oleh program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji Rp 600.000.

"Kita apresiasi jika guru honorer akan dimasukkan sebagai penerima subsidi dari pemerintah
saat ini, walaupun ini masih belum pasti," katanya kepada Tribunnews , Selasa (25/8/2020).

Namun demikian, Rahmat menegaskan perlu dipertanyakan guru honorer mana yang akan
mendapatkan subsidi tersebut.
Ia menyebut ada dua golongan guru honorer yang paling terdampak dari pancemi Covid-19
sekarang ini.

"Pertama guru honorer itu ada yang di sekolah swasta (guru tetap yayasan/GTY dan guru tidak
tetap/GTT)." "Kedua di sekolah negeri ada guru honorer yang diangkat dengan SK Kadis/Kepala
Daerah dan guru honorer yang hanya pakai SK Kepsek," beber Rahmat.

Rahmat menyebut saat pandemi Covid-19, ada GTT itu ada yang sampai dirumahkan dan tidak
mendapat gaji dari sekolahnya karena pemasukan sekolah macet.

Demikian juga dengan guru honorer yang hanya mengantongi SK Kepsek.

"Ada yang hanya digaji separuh dari biasanya hingga tak digaji, karena sekolah tak berjalan
normal seperti biasanya." "Ini yang perlu diperhatikan pemerintah terutama Kemdikbud dalam
mendata. Jangan sampai salah sasaran," tegas Rahmat.

Oleh karena itu, Rahmat meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan masalah di atas.

Sehingga tidak ada kejadian guru honorer yang berhak mendapatkan bantuan hanya masalah
tidak memenuhi syarat administrasi.
"Perlu diketahui, bahwa tidak semua guru honorer terdata di dapodik (data pokok pendidikan).

Juga tidak semua guru honorer mempunyai NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan)." "Karena untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan, punya SK
Pemda. Dan ratusan ribu guru honorer yang bertugas di sekolah negeri tak punya SK Pemda,"
kata Rahmat menyarankan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pegawai honorer juga akan
mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 2,4 juta.

Bendahara Negara itu menjelaskan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

157