Page 350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Ida mengemukakan mundurnya realisasi penyaluran terjadi lantaran proses pengecekan data
rekening calon penerima masih berlangsung. Kementerian Ketenagakerjaan tercatat telah
menerima 2,5 juta data gelombang pertama dari BPJS Ketenagakerjaan yang telah divalidasi
pada Senin (24/8/2020) kemarin.

Dari 2,5 juta data rekening ini, Ida menyatakan pihaknya membutuhkan kehati-hatian dan akan
melakukan check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Sesuai petunjuk teknis,
Kemenaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan check list .

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami mentargetkan bisa ditransfer
dimulai akhir Agustus ini, " kata Ida dalam konferensi pers, Senin (24/8/2020).

Setelah diperoleh kesesuaian data, lanjut Ida, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar anggaran yang disiapkan bisa dicairkan.
Dana tersebut akan disalurkan ke bank penyalur untuk transfer ke rekening penerima.
"Jadi dari Bank Pemerintah dan Bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan
ke penerima program subsidi upah atau gaji. Kami merencanakan tahap pertama 2,5 juta,
mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta penerima bisa masuk
pada akhir September 2020 nanti," katanya.
Dia pun menambahkan untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima manfaat program
bantuan subsidi gaji/upah ini.

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji
di bawah Rp5juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi
kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan,
mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.
"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah sebanyak 13,7 juta
dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi, " katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain
Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
Menaker Ida menjelaskan pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi
kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS
Ketengakerjaan.

"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi
lain sesuai ketentuan yang berlaku, " ujarnya.

Sumber : Bisnis.com.

349