Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

PEMBAYARAN THR JADI DILEMA PENGUSAHA

Para pengusaha yang ada di Kota Cimahi kini harus menerima kenyataan bahwa Tunjangan Hari
Raya (THR) tahun 2021 harus dibayar secara penuh, meski pandemi Covid-19 masih
berlangsung. Tidak seperti tahun lalu, dimana perusahaan masih diberikan kebijakan untuk
menyicil pembayaran THR.

Seperti diketahui, kebijakan pembayaran THR tahun ini sudah tertuang dalam Surat Edaran (SE)
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV /2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam surat
edaran tersebut ditegaskan pula bahwa perusahaan harus membayar THR secara penuh, dan
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 2021. Surat tersebut otomatis harus
dipatuhi oleh pengusaha, maupun kalangan buruh itu sendiri.

Sekretaris DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi, Christina Sri Manunggal
mengatakan, secara umum pihaknya bakal mengikuti kebijakan dari pemerintah. Dimana THR
tahun ini harus dibayarkan secara penuh, tanpa bisa dicicil. "Ya kalau pemerintah sudah
memutuskan begitu, perusahaan hanya bisa mengikuti," kata Christina kepada "GM", Kamis
(15/4).

Diakuinya, kondisi iklim usaha di Kota Cimahi masih merasakan dampak pandemi Covid-19,
dimana aktivitas ekspor ke berbagai negara masih terhambat dengan kebijakan lockdown di
negara tujuan.

"Pasar ekspor masih banyak yang melaksanakan lockdown, karena kan tergantung ekonomi
dunia. Bisnis masih susah, rata-rata masih di bawah 50 persen," ujarnya.

Menurut Christina, rata-rata perusahaan di Kota Cimahi saat ini beroperasi hanya untuk
mempertahankan kelangsungan perusahaan, dan berusaha agar gaji kaiyawan tetap
terbayarkan. "Istilanya, para pengusaha ini kebanyakan hanya mencoba bertahan saja,"
ucapnya.

Harus dipatuhi

Di lain pihak, kalangan buruh menyambut baik dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat
tersebut. Karena menurutnya dengan adanya surat edaran tersebut, kalangan buruh meminta
pihak pengusaha untuk mengikutinya.

"Ternyata ada SE Menaker yang intinya THR harus dibayar penuh kepada pekerja dengan masa
kerja minimal 1 bulan, sehingga hal itu harus dipatuhi oleh pengusaha," terang Ketua Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi, Edi Suherdi.

Hanya sayangnya dalam SE tersebut juga muncul klausul apabila perusahaan mengalami dampak
ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka pembayaran THR bisa dibicarakan lagi agar
menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak (buruh dan pengusaha).

"Apabila kondisi pandemi Covid-19 ternyata masih mengganggu kegiatan produksi, maka dapat
dibicarakan atau dialog antara pengusaha dan pekerja terkait pembayaran THR," ujar Edi.

Sementara itu, Plt. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menegaskan bahwa pihaknya bakal berkirim
surat kepada perusahaan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Pihaknya meminta perusahaan mengikuti keputusan tersebut. "Kita buat surat ke seluruh
perusahaan, agar membayar THR mengacu kepada surat tersebut. Berbagai petunjuk dalam
surat edaran kita lakukan, sehingga perusahaan harus mau mengikuti aturan," imbuhnya. (B.rto)

59