Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020
P. 269
Ketiadaan MoU yang berlaku saat ini menjadikan posisi tawar PMI sektor domestik menjadi
sangat lemah karena tidak ada jaminan menyangkut gaji, jam kerja, asuransi kesehatan, dan
payung hukum perlindungan.
Proses perundingan pembaruan MoU soal penempatan dan perlindungan pekerja domestik
Indonesia ke Malaysia dipimpin oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi Kemlu juga berperan
langsung dalam proses tersebut mengingat sifat bilateral kesepakatan dan diplomasi
perlindungan WNI sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.
Berdasarkan laporan ANTARA pada Juli 2020, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu
Andy Rachmianto menyatakan bahwa rancangan MoU telah dikirim oleh pemerintah Malaysia --
yang berarti status pada saat itu adalah menunggu draf balasan (counter draft) dari Indonesia.
Kasus penyiksaan oleh majikan terhadap perempuan Indonesia berinisial MH, yang bekerja di
sektor domestik di Kuala Lumpur, dilaporkan pada 27 November 2020.
"Sejak awal KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan LSM Tenaganita dan Polis Diraja
Malaysia untuk menyelamatkan MH dari rumah majikannya," tutur Retno.
Pascapenyelamatan, pemerintah Indonesia terus memonitor kondisi MH yang tengah dirawat di
rumah sakit di Kuala Lumpur. Kondisinya dilaporkan stabil dan membaik.
Pemerintah juga telah menghubungi pihak keluarga MH di Indonesia. KBRI Kuala Lumpur akan
memfasilitasi telepon video antara MH dengan keluarganya di Indonesia.
Untuk merespons kasus itu, Kemlu RI telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta guna
menyampaikan kecaman atas terus berulangnya kasus penyiksaan terhadap pekerja migran
Indonesia.
Kemlu juga menugaskan pengacara retainer KBRI Kuala Lumpur untuk memantau proses
penegakan hukum terhadap majikan MH.
268
