Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 162
"Selain itu buruh meminta DPR memanggil menaker agar menaikkan upah minimum 2021," ujar
Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
Iqbal membeberkan, demo lanjutan menuntut pencabutan Omnibus Law UU Ciptaker hari ini,
Senin (9/11) digelar di sejumlah provinsi, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Gorontalo.
Di Jakarta, dia menyebut, dalam aksi kali ini ribuan buruh meminta DPR mencabut UU Nomor
11/2020 lewat jalur legislative review.
Legislative review adalah upaya legal, selain judicial review, untuk mengubah undang-undang
melalui lembaga legislatif berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki lembaga ini.
Ketentuan terkait hal itu telah diatur dalam konstitusi pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat
(1) UUD 1945 dan UU 12/2011.
"Ribuan buruh dari berbagai tempat, meminta DPR agar mengeluarkan legislatif review untuk
merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja 11/2020," kata dia.
Iqbal juga memastikan bahwa aksi-aksi serupa akan terus digelar sampai pemerintah mencabut
atau merevisi Omnibus Law UU Ciptaker.
Infografis Jalan Mulus omnibus law ciptaker jokowi. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian) Sementara
Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Batam Azis turut mendorong fraksi PKS dan Demokrat untuk
membuat konkret penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker melalui jalur legislative review.
"Kepada fraksi PKS, kepada fraksi Demokrat kami berharap bersama-sama seluruh masyarakat
Indonesia menginisiasi untuk melakukan untuk mengadakan (legislative) review terhadap UU
Nomor 11/2020 ini," kata Riden kepada wartawan di salah satu lokasi aksi.
(thr/nma) window.
161
