Page 311 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 311
Dia menemukan adanya keharusan bagi pelamar penyandang disabilitas untuk melampirkan
surat keterangan disabilitas dari dokter/ rumah sakit.
"Dan syarat upload video berisi kegiatan keseharian padahal untuk calon-calon pekerja yang lain
tidak seperti itu," kata Elvi dalam webinar serial live consultation bertema "Perlindungan Anak
Penyandang Disabilitas" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
mengatur hak penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan, baik di lingkungan pemerintahan
maupun perusahaan swasta.
Perundangan ini juga mewajibkan pemerintah dan swasta untuk mengalokasikan sedikitnya 2
persen dari keseluruhan pegawainya untuk penyandang disabilitas.
Menurut dia, sejak lahirnya UU ini, perubahan positif terjadi dalam dunia ketenagakerjaan.
"Terlihat dari hampir semua instansi pemerintah dan perusahaan membuka lowongan kerja bagi
penyandang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya," tutur Elvi.
Sementara di Undang-undang Ketenagakerjaan juga diatur tentang kewajiban pemberi kerja
untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sehingga
mereka dapat berinteraksi dan bekerja dengan baik.
Namun demikian, masih minimnya pemahaman dari perusahaan pemberi kerja tentang
disabilitas menimbulkan persepsi yang salah tentang penyandang disabilitas.
"Bahwa penyandang disabilitas selalu diidentikkan dengan kondisi sakit dan tidak mandiri
sehingga menimbulkan ketidakadilan dan sikap diskriminatif," paparnya.
310
