Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 5
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah
jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika pandemi COVID-19 berdampak terhadap
keberlangsungan usaha. "Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya
lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama
antara pengusaha dan pekerja," tegasnya.
Putri memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan,
maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah
tidak mampu. "Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas
ketenagakerjaan setempat. Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun
perusahaan itu bangkrut," pungkasnya.
(nng).
4
