Page 100 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

kendati rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh
wilayah.
"Kita mengimbau untuk menunda cuti di kesempatan lain," kata Ida, saat dihubungi
Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

Ida mengatakan, pada hakekatnya cuti merupakan hak pekerja atau buruh yang biasanya
tercantum dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja.

Namun, dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19, terutama mencegah varian
Omicron, ia pun memberikan imbauan tersebut.

"Menunda pengambilan cuti atau dengan kata lain cuti diambil setelah libur Natal-Tahun Baru,"
tegasnya.

Adapun, pemerintah telah melarang aparatur sipil negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), dan karyawan swasta cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

Ketentuan tersebut tertuang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021
dan Tahun Baru Tahun 2022.

Terkait pembatalan PPKM Level 3, Ida meminta masyarakat menunggu kebijakan terbaru atau
revisi Inmendagri 62/2021.

"Kalau yang terkait dengan ini kita menunggu kebijakan terakhir," tutur dia.

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan
tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, pembatasan yang berlaku
selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tergantung situasi di tiap-tiap daerah.

Tito mencontohkan, beberapa pembatasan yang akan diterapkan antara lain pembatasan
pengunjung mal maksimal 75 persen dari kapasitas dan penerapan aplikasi PeduliLindungi di
tempat publik.

Selain itu, menurut Tito, akan ada aturan bahwa hanya orang yang telah divaksinasi dosis kedua
atau lengkap yang dapat bepergian.

"Yang vaksin dua kali boleh jalan, yang belum vaksin jangan jalanlah. Meskipun sudah cukup
tinggi, tapi kita kan yang terpapar ada juga kan, 100-200 kan ada yang terpapar," ujar Tito, di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Mantan kapolri itu akan mengeluarkan peraturan detail setelah disepakati dengan menteri-
menteri terkait.

"Nanti saya tanda tangani dan kemudian disampaikan kepada publik kepada kepala daerah dan
kepala daerah menegakkannya, mengimplementasikannya, minggu ini," kata Tito.

99