Page 224 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 224
MASIH TUNGGU JAWABAN KEMENAKER
Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah menunggu jawaban surat yang dikirimkan ke
kementerian. Surat Gubernur Jambi ini terkait permohonan kenaikan UMP Jambi yang semula
Rp 18 ribu menjadi Rp 68 ribu.
Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi Dedy
Ardiansyah mengatakan waktu tunggu pembalasan surat tersebut selama 14 hari.
"Saat ini kita tengah menunggu jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan juga
Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat kita mengirimkan surat tersebut. Tentunya ada waktu
14 hari untuk kita menunggu jawabannya, yakni pada 16 Desember mendatang," ucap Dedy.
Lebih lanjut Dedy menyatakan jika terjadi penolakan kenaikan UMP tersebut dari pihak
kementerian, Dedy menjelaskan akan mengambil langkah lain dan mendiskusikannya dengan
Gubernur Jambi.
Dirinya menjelaskan perhitungan angka yang diajukan ke kementerian, Rp 68 ribu ini,
berdasarkan hasil rapat dan perhitungan pihaknya bersama beberapa pakar dan BPS Provinsi
Jambi. Itu dikombinasikan antara PP 78 dengan UU Cipta Kerja, sehingga ia menyebutkan
ditemukanlah angka sebesar Rp 68 ribu.
"Perhitungan kenaikan ini kami mencoba meminta pendapat dari beberapa pakar, dan juga dari
BPS. Jadi kita kombinasikan dari PP 78 yang kenaikan 4,7 persen, kemudian dengan UU Cipta
kerja itu berada di 1,07 persen," akunya. "Jadi kita gabungkan keduanya dan kemudian kita
ambil rata tengahnya. Maka timbullah angka 2,62 persen," tambahnya.
Sementara itu mengenai pembentukan Dewan Pengupahan di tujuh daerah yang belum memiliki
itu, ia menjelaskan telah menyurati daerah-daerah tersebut. Adapun ketujuh daerah itu adalah
Batanghari, Merangin, Muaro Bungo, Tanjab Timur, Kerinci, Sungai Penuh, dan Tebo.
"Lalu untuk pembentukan dewan pengupahan, kan memang harus ada beberapa unsur seperti
asosiasi pengusaha, akademisi, sektor terkait, unsur pemerintah, dan unsur terkait lainnya.
Idealnya memang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 2023. Tapi kami tetap yakin
dan optimis untuk 2022 bisa dilaksanakan," sebutnya.
Sebelumnya pada Senin (6/12) ratusan massa Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Salah
satunya mereka meminta UMP dinaikkan sebesar 10 persen atau Rp260 ribu per bulannya. Massa
langsung ditemui Gubernur Jambi Al Haris yang menyebutkan dirinya telah mengusahakan
kenaikan UMP sebesar Rp68 ribu dari semula
Rp18 ribu yang dinaikkan pada November 2021 ini.
Sebelumnya Gubernur Jambi Al Haris pada 16 November menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jambi tahun 2022. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi nomor
914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS- 3.3/2021 tentang penetapan UMP tahun 2022.
Dalam Kepgub ini ditetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp2.649.034,24 perbulan.Dari ketetapan
ini UMP Jambi berarti naik Rp18.872,11 atau 0,72 persen, dari UMP tahun 2021 sebesar
Rp2.630.162,13.
(aba)
223
