Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Judul UMK Tarakan Rp3.774.378
Nama Media korankaltara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://korankaltara.com/umk-tarakan-rp3-774-378/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-10 07:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000

News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Meskipun alot dan diwarnai aksi unjuk rasa saat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK), namun
besaran yang diusulkan telah disetujui dan akan berlaku mulai Januari 2022. Dengan berbagai
pertimbangan, pemerintah telah memberikan kebijakan keseimbangan nilai. Hal ini diungkapkan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Hamid Amren kepada Koran Kaltara, Kamis
(9/12/2021).

UMK TARAKAN RP3.774.378

TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun alot dan diwarnai aksi unjuk rasa saat pembahasan Upah
Minimum Kota (UMK), namun besaran yang diusulkan telah disetujui dan akan berlaku mulai
Januari 2022. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah telah memberikan kebijakan
keseimbangan nilai.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Hamid Amren kepada Koran
Kaltara, Kamis (9/12/2021).

“Kami memahami keinginan buruh untuk meningkatkan pendapatan dan pemerintah tentu
sangat memahami. Tetapi di sisi lain, kondisi ekonomi nasional dan kondisi yang ada saat ini,
tentu kita juga harus memahami kondisi perusahaan juga,” terangnya.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Di situlah ada titik temu yang dituangkan dalam formula bagaimana menentukan
UMK yang tentunya mempertimbangkan segala aspek.

“Untuk Kaltara, khususnya Tarakan ada kenaikan sekitar Rp12.482 kemudian telah ditetapkan
UMK sebesar Rp3.774.378 sebelumnya angka ini kita usulkan kepada Bapak Gubernur Kaltara
dan sudah menyetujuinya dan menetapkan sebagai besaran UMK Tarakan. Keputusan Bapak
Gubernur ini saya kira dapat diterima semua pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha,” urainya.
Dengan demikian, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan baik tingkat kota
maupun provinsi akan melakukan monitoring mengenai UMK ini.

7