Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

Jakarta, Selasa, dalam Seminar Webinar "Mewujudkan Pekerja Disabilitas yang Inklusi Dengan
Program Kembali Kerja".
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto menilai kesadaran dan empati masyarakat sangat
penting mengingat para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang setara
sebagai Warga Negara Indonesia.

"BPJAMSOSTEK berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam melakukan
transformasi disabilitas, dari yang sebelumnya Charity Based Approach menjadi Human Right
Based Approach melalui jaminan sosial, khususnya program JKK RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja
Return To Work)," ucap Agus.

Terkait dengan penyandang disabilitas, BPJAMSOSTEK melalui program JKK RTW telah
mengakomodir ruang bagi para penyandang disabilitas untuk dapat tetap berkontribusi bagi
bangsa Indonesia. Melalui program ini, perusahaan harus memberikan ruang bagi penyandang
disabilitas untuk bekerja secara formal dan memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan.
Agus mengingatkan agar tidak mengesampingkan kebutuhan para pekerja penyandang
disabilitas, khususnya dalam mendapatkan hak atas kesempatan memperoleh pekerjaan. Oleh
karenanya penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara
untuk semua penyandang disabilitas.
Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden sekaligus juru bicara kepresidenan bidang sosial,
mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan,
Pelaksanaan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya ekonomi inklusif.

Menurut Angkie, penyandang Disabilitas memiliki skill-set yang baik dalam beradaptasi,
khususnya menggunakan teknologi. Jadi perusahaan dengan mekanisme kerja remote working,
digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.
Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate
Social Responsibility) dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar
dapat memperbaiki ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara yang
dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan memastikan
perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar tenang dalam
bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.

169