Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 330

1. BRI sudah salurkan semua BLT subsidi gaji termin II

              BRI, sebagai salah satu bank penyalur, memastikan telah menyalurkan semua bantuan subsidi
              gaji termin II.

              Sekretaris Perusahaan (Corsec) BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan BRI sudah menyalurkan
              total bantuan subsidi senilai Rp 1,3 triliun pada termin II kepada lebih dari 1,1 juta penerima
              bantuan.

              Mereka adalah penerima subsidi gaji gelombang pertama dan kedua.
              Pencairan BSU termin II ini secara keseluruhan menyasar 2.713.434 pekerja yang memenuhi
              syarat menerima subsidi gaji.

              Cek Rekening, BRI Sudah Salurkan Semua BLT Subsidi Gaji Termin II

              2. Bank yang telah cairkan BLT subsidi gaji termin II

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) termin
              II untuk periode bulan November-Desember 2020.


              Bantuan senilai Rp 1,2 juta itu diberikan bagi pekerja bergaji kurang dari Rp 5 juta per bulan
              yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

              Penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan Pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara
              (Himbara) dan bank non-Himbara.

              Bank yang termasuk Himbara yang sudah mencairkan BSU termin II di antaranya Bank Mandiri,
              BRI, BNI, dan BTN.

              Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, bank yang telah menyalurkan bantuan subsidi gaji
              termin II di antaranya adalah BRI, Bank Mandiri, dan BTN Informasi selengkapnya bisa dibaca
              di sini: Cek, Ini Daftar Bank yang Telah Cairkan BLT Subsidi Gaji Termin II

              3. Ketentuan dan prosedur pemberhentian kepala daerah

              Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Tito  Karnavian  akan  membuat  peraturan  berupa  instruksi
              penegakan protokol kesehatan.

              Menurut Tito, dalam instruksi itu, nantinya akan memuat aturan yang memungkinkan kepala
              daerah mulai dari tingkatan gubernur, bupati, dan wali kota bisa diberhentikan dari jabatannya.


              Aturan  ini  mengacu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
              (Pemda).

              Pada Pasal 78, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia,
              permintaan sendiri, atau diberhentikan.

              Penjelasan  selengkapnya  bisa  dibaca  di  sini:  Mendagri  Singgung  soal  Pemberhentian  Kepala
              Daerah, Bagaimana Persis Aturannya?

              4. Benarkah air rebusan daun sirih bisa obati katarak?

              Sebuah unggahan di Facebook pada 28 Mei 2020 menyebutkan air rebusan daun sirih diklaim
              dapat mengobati katarak. Yaitu dengan cara meneteskan air tersebut pada mata.

              Menanggapi  hal  itu,  dokter  spesialis  mata  dari  Departemen  Ilmu  Kesehatan  Mata,  Fakultas
              Kedokteran  Universitas  Indonesia-RSCM  Kirana,  DR  dr  Gitalisa  Andayani,  SpM(K)

                                                           329
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335