Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 364
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan bantuan berupa
subsidi gaji sebesar Rp 1,8 juta kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan non-PNS. Namun
ternyata, mereka tidak akan menerima 100 persen subsidi tersebut karena harus dipotong pajak.
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar menyebut, bantuan
subsidi upah (BSU) untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan non-PNS ini akan dipotong
pajak sebesar 5 persen bagi mereka yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sementara bagi penerima yang tak memiliki NPWP, maka bantuan subsidi gaji akan dipotong
sebesar 6 persen.
"Saya perlu garis bawahi teman-teman sekalian dan luruskan juga, Rp 1,8 juta ini setelah kami
konsultasikan dengan teman-teman Kementerian Keuangan di mana nomenklaturnya bunyinya
subsidi upah. Ada kata upah, upah atau gaji itu dengan sendirinya ada pajak," kata Abdul Kahar
dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (19/11/2020).
Menurutnya, jika tak ada kata upah dalam bantuan tersebut, maka tak akan kena pajak. Namun
karena ada kata upah, maka penerima bantuan akan otomatis dipotong pajak.
"Tapi karena ini ada kategori upah, sama dengan kategori honor, upah, gaji. Sehingga kena pph
5 persen yang memiliki NPWP, dan 6 persen bagi yang tak memiliki NPWP," ujarnya.
Dengan begitu, maka para penerima bantuan subsidi gaji ini hanya akan menerima sekitar Rp
1,6 juta saja.
"Ini perlu saya garis bawahi supaya menjadi pencerahan kepada seluruh masyarakat. Jangan
sampai nanti begitu datang ke bank, di-print bukunya, lantas dilihat 'kok kurang dari Rp 1,8 juta,
siapa yang memotong ini?'," ucap Kahar.
"Ini enggak ada yang memotong, kecuali pajak yang dikembalikan ke negara," sambungnya.
Sebelumnya, Abdul Kahar mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) menyasar 2 juta lebih
pendidik, termasuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan non-PNS.
"Jadi yang sekarang kami anggarkan adalah ada dua juta tiga puluh empat ribu guru yang kita
anggarkan. Sehingga mudah-mudahan dari ini semuanya bisa mendapatkan bantuan," ujar
Abdul Kahar dalam acara Dialog Produktif di kanal Youtube FMB9ID_IKP, Kamis (19/11/2020).
Rinciannya adalah sekitar 162 ribu dosen, kemudian 1,6 juta guru, dan tenaga kependidikan
sekitar 237 ribu. Kata Kahar bantuan itu dapat diberikan kepada seluruh pendidikan dan tenaga
kependidikan di bawa naungan Kemendikbud mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga
perguruan tinggi.
"Ini kami alokasikan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun," ujarnya.
Menurut Kahar, seluruh bantuan akan tersalurkan pada akhir November 2020 ini.
"Targetnya tidak sampai akhir tahun, tapi akhir November ini semuanya 2 juta lebih (sasaran)
ini sudah tersalurkan," pungkas dia.
363
